Gorontalo

Aktifitas penyaluran dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) bagi warga miskin di Gorontalo menjadi salah satu percontohan nasional. Seperti diberitakan Gorontalo Post online, capaian penyaluran/realisasi penyaluran dana BLT Provinsi Gorontalo menduduki peringkat 10 nasional.

Dalam rapat evaluasi yang dilaksanakan Badan Informasi Publik Departemen Komunikasi Informasi (Depkominfo), Senin (11/8) di Jakarta terungkap, realisasi penyaluran dana kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut di Provinsi Gorontalo mencapai 82,40 persen. Sehingga dalam daftar urutan daerah yang capaiannya diatas 80 persen, Provinsi Gorontalo menempati urutan 10 se Indonesia. Sebelumnya, rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) yang dibuka kepala Badan Informasi Publik (BIP) DR. Prawoto ini diikuti seluruh kepala badan/dinas yang menangani Infokom daerah se Indonesia. Dalam rakorev tersebut terungkap pula kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program BLT, khususnya dalam upaya sosialisasi. Dimana ditekankan perlunya sosialisasi secara terpadu demi kelancaran pelaksanaan BLT.

Oleh karena itu pada kesempatan tersebut, Kepala BIP yang juga Dirjen SKDI Depkominfo berharap agar sosialisasi mendatang, disamping mensosialisasikan program BLT juga harus dapat memfokuskan kepada upaya hemat energi dalam semua aspek kehidupan. Baik perorangan, keluarga mapun secara kelembagaan. “Dan pemerintah daerah harus dapat menjadi contoh dalam upaya hemat energi, serta mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat dalam menghadapi krisis energi dan krisis BBM dewasa ini,” ungkapnya.

Sementara Penanggungjawab Sosialisasi BLT Provinsi Gorontalo Rudi Iriawan yang juga Kepala Bidang Teknologi Informasi Balihristi, di sela-sela Rakorev mengemukakan, sebagaimana penekanan Kepala BIP maka dalam sosialiasi diharapkan senantiasa membangun kebersamaan antar instansi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2008.

Terutama instansi yang langsung melaksanakan tanggungjawab program BLT seperti Departemen Sosial/Dinas Sosial, PT Pros dan BPS. “Oleh sebab itu penanggungjawab sosialisasi program BLT di masing-masing provinsi harus lebih gencar dan penuh semangat serta pengorbanan dalam melaksanakan tugas Depkominfo yang dipercayakan. Dimana untuk pola penyampaian sosialisasi tentu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan budaya daerah masing-masing,” ungkap Rudi sembari mengutip penyampaian Kepala BIP

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon