Gorontalo

Langkah tegas akan ditegakkan oleh Inspektorat Pemprov Gorontalo pada abdi negara yang terang-terangan terlibat dalam partai politik atau mendukung salah satu calon peserta Pemilu 2009 mendatang. Termasuk fasilitas negara, baik itu rumah dinas, mobil dinas, atau kantor-kantor pemerintah yang digunakan untuk mengkampanyekan calon legislatif atau partai politik tertentu. Seperti dikutip dari Gorontalo Post online, Sayang hingga kini belum ada satu laporan pun kasus keterlibatan PNS ini ke meja Inspektorat Provinsi Gorontalo. Kepala Inspektorat Provinsi Gorontalo Nurlan Darise usai membuka Rapat Kerja Panwaslu se Gorontalo di Mega Zanur Hotel (22/12) sere, bahkan mengatakan, rumah PNS pun tidak boleh ada kegiatan kampanye, hal itu guna menjaga netralitas abdi negara dalam helatan politik lima tahun ini.

“PNS saja tidak boleh rumahnya ada kegiatan kampanye,” tandas Nurlan ditanya soal tindakan Inspektorat dengan adanya beberapa fasilitas pemerintah semacam mobil dinas yang sengaja ditempel stiker caleg. “Sampai hari ini kita belum ada laporan,” sambungnya.

Inspektorat pun kata Nurlan berharap agar Panwaslu bertindak dengan adanya keterlibatan PNS dalam kampanye, hal itu lanjut Nurlan sebagai bentuk tindakan Panwaslu dalam menegakan aturan pelaksanaan Pemilu. Nurlan yang kemarin, membacakan sambutan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad mengatakan, dengan adanya temuan, maka Panwaslu segera bertindak dengan laporan itu.

Selama ini, dibeberapa daerah Panwaslu banyak memperlihatkan kinerjanya, kendati memang banyak mendapat kontra dari berbagai pihak, semacam sikap Panwaslu Kabupaten Gorontalo yang mempolisikan dua Lurah Kecamatan Limboto, karena terindikasi mengkampanyekan salah satu calon DPD.

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon