Gorontalo

Ini adalah sebuah terobosan sensasional dari Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Seperti diberitakan oleh Gorontalo Post online, Warga Gorontalo terutama orang tua murid kalangan yang tidak mampu kini boleh bernapas lega untuk menyekolahkan anak-anaknya. Hal ini menyusul kebijakan Pemprov Gorontalo untuk menggratiskan pendidikan bagi siswa miskin, melalui program layanan Semua Bisa Sekolah (SBS).Melalui program tersebut Pemprov Gorontalo mengalokasikan anggaran senilai Rp 15 miliar dari APBD Provinsi Gorontalo. Anggaran tersebut dikucurkan kepada masing-masing siswa dan sekolah yang ada di kabupaten/kota dalam bentuk subsidi dan bantuan operasional. Meliputi, subsidi operasional TK/Raudhatul Akmal (RA), SD/Madrasah Ibtidaiyah dan SMP/MTs terpencil, bantuan operasional mutu SD/MI, SMP/MTs, subsidi siswa tidak mampu tingkat SMA/SMK/MA.

Termasuk subisidi guru non PNS pada sekolah terpencil.”Program layanan pendidikan Semua Bisa Sekolah ini dibuat dinamis. Artinya, ada tim kecil yang terdiri Dikpora Provinsi, Litbang Depdiknas dan para rektor perguruan tinggi di daerah ini untuk melakukan evaluasi enam bulan kedepan. Program ini akan terus kita perbaiki sehingga pada akhirnya bermanfaat seluruh rakyat di Gorontalo dan Indonesia,” ungkap Gubernur Fadel Muhammad saat mencanangkan program Semua Bisa Sekolah, Sabtu (28/3) di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

Oleh karena itu Gubernur Fadel Muhammad menekankan Dikpora Provinsi Gorontalo agar melakukan koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota, bahkan hingga ke tingkat sekolah. “Ini baru pilot project, mohon dilaksanakan dengan baik agar berjalan lancar,” kata Gubernur Fadel Muhammad.

Sementara itu Kepala Balitbang Depdiknas RI Prof.Dr. Mansyur Ramli mengatakan, program semua bisa sekolah yang dilaksanakan Pemprov Gorontalo merupakan sebuah langkah yang strategis, rasional dan implementatif. Menurutnya, banyak daerah yang menggaungkan pendidikan gratis, tetapi dikhawatirkan adanya degradasi mutu. “Berbeda dengan yang dilakukan Provinsi Gorontalo, tidak hanya gratis tetapi juga tetap memerhatikan mutu,” kata Mansyur.

Mansyur menegaskan, tidak ada artinya memberikan kesempatan pendidikan bagi anak bangsa bila tidak bermutu. Sebab, yang dihargai sekarang ini mutu. “Tidak ada artinya anak bangsa kita menyandang izajah, tetapi ijazahnya tidak mendapat pengakuan karena mutunya rendah. Karena itu SBS ini merupakan program yang bermutu, murah dan merata. Murah tidak berarti murahan, tetapi berarti bahwa ada kontribusi kerjasama dari semua pihak. Sehingga beban peserta didik menjadi sangat rendah, bahkan untuk mungkin golongan tertentu yang warga miskin dan wajar 9 tahun tidak dipungut apa-apa,” tutur Mansyur.

Sebelumnya Kepala Dikpora Provinsi Gorontalo Drs.Wenni Liputo,MM mengungkapkan, program SBS merupakan kebijakan yang dilakukan Pemprov Gorontalo bersama pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapi dan mendukung program pemerintah dana BOS. Dimana nilai dana BOS yang diberikan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan operasional pendidikan. “Tujuan program ini adalah memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat terutama bagi anak usia sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Dimana program SBS ini pada hakikatnya menggratiskan biaya pendidikan bagi semua anak usia sekolah, khususnya anak tidak mampu agar bisa memperoleh layanan pendidikan tanpa dibebenai biaya yang bisa menyebabkan mereka tidak bisa sekolah,” ungkap Wenni.

Wenni menambahkan, anggaran bantuan/subsidi operasional melalui program SBS disalurkan dalam bentuk pembayaran langsung dan melalui rekening masing-masing siswa/sekolah. “Rekening untuk SBS ini terpisah dengan dana BOS. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah evaluasi dan pengawasan,” tandas Wenni.

Kurangi Sekolah Umum

Sementara itu pemerintah menargetkan akan membalik persentase sekolah umum dan sekolah kejuruan. Mulai tahun ini, persentase sekolah umum dan sekolah kejuruan yang saat ini 80:20 secara bertahap akan diarahkan menjadi 60:40. “Sekolah harus berorientasi menyiapkan lulusannya terampil sehingga bisa bekerja. Sekolah umum yang tidak menyiapkan siswanya untuk bekerja selama ini cenderung menambah pengangguran,” ujar Menakertrans Erman Soeparno di Jakarta kemarin (28/3).

Ketua Ikatan Alumni Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah ini mengatakan, persentase ideal sekolah umum dan sekolah adalah 20:80. Persentase tersebut kini hanya dimiliki sejumlah negara maju, seperti Singapura dan Tiongkok. “Di Jepang malah tidak ada sekolah umum di tingkat menengah atas. Semuanya sekolah kejuruan. Hasilnya, semua alumnus sekolah menengah di Jepang sangat siap untuk bekerja atau menciptakan pekerjaan,” katanya.

Erman mengakui, kebutuhan dana operasional sekolah kejuruan jauh lebih besar dibandingkan sekolah umum. Namun, tingkat penyerapan alumni sekolah kejuruan jauh lebih besar dibandingkan sekolah umum. “Karena itu, anggaran pendidikan harus dimaksimalkan untuk merevitalisasi sekolah kejuruan. Sudah bukan jamannya lagi sekolah output oriented. Sekolah harus job oriented,” kata politisi PKB ini.

Depnakertrans menawarkan kerjasama pemanfaatan Balai Latihan Kerja di seluruh daerah sebagai tempat bagi siswa sekolah kejuruan untuk mengasah ketrampilan. Dengan demikian, fasilitas BLK dapat dimanfaatkan, sementara siswa memperoleh ketrampilan.

Target Akreditasi B 75 Persen

Penambahan jumlah akreditasi sekolah menjadi target khusus Direktorat Pembinaan SMA Depdiknas. Mereka akan menggenjot peningkatan mutu sekolah hingga lima tahun ke depan. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Sungkowo mengatakan, pihaknya menargetkan 75 persen SMA minimal harus berakreditasi B pada 2014. Saat ini, sekolah yang menyandang akreditasi baik (A dan B) di Indonesia hanya sekitar 26 persen. Total jumlah SMA di Indonesia sebanyak 9.200 unit.

Dalam rentang lima tahun, sekitar 7000 sekolah harus menyandang status akreditasi B. “Fokus kami saat ini adalah peningkatan mutu. Apalagi, jumlah SMA dari tahun ke tahun tidak akan ditambah lagi seiring dengan pembalikan rasio SMA: SMK,” jelas dia.

Sungkowo menjelaskan, ada sembilan poin penting penilaian akreditasi. Meliputi, proses belajar mengajar dan kurikulum, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, ketenagaan guru, manajemen sekolah, pembiayaan, organisasi, kesiswaan, partisipasi masyarakat, dan kultur sekolah yang mendukung proses belajar mengajar.

Sungkowo mengatakan, proses akreditasi amat penting untuk mengetahui mutu sekolah. Karena itu, akreditasi diadakan dengan tujuan memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau program yang dilakukan, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, dan memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan.

Dengan demikian, kata dia, akeditasi dapat memberi manfaat. Antara lain, membantu sekolah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, maupun kerjasama yang saling menguntungkan.

Selain itu, juga membantu mengidentifikasi sekolah dan program sekolah dalam rangka pemberian bantuan pemerintah maupun investasi dana swasta. Termasuk, bisa menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah. “Juga bisa menjadi motivator agar sekolah terus meningkatkan mutunya secara bertahap, terencana, dan kompetitif,” jelas Sungkowo. Selain itu, juga menjadi bahan informasi bagi masyarakat terkait mutu sekolah yang akan dipilih.

Kendati memacu sekolah agar meningkatkan status akreditasinya, namun Sungkowo mengimbau agar proses perolehan akreditasi dilakukan cara yang fair. “Jangan sampai karena ingin berakreditasi A atau B, sekolah menghalalkan segala cara dan menyalahi prosedur,” ujarnya. Sebab, akreditasi amat mempengaruhi pilihan masyarakat akan sekolah yang diminati

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon