Jakarta

Tampaknya masih saja ada masalah dalam soal Pelaksanaan pembayaran ganti rugi lahan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Seperti ditulis Berita Jakarta Online, Dari 505 berkas bidang tanah yang siap dibayar, sebanyak 234 berkas bidang tanah masuk dalam daftar konsinyasi. Bahkan sebanyak 163 berkas bidang tanah yang sengketa atau bermasalah di masyarakat sampai saat ini belum terselesaikan.  

Menanggapi 163 berkas bidang tanah yang masih bermasalah di masyarakat, H Arifin, Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Administrasi Jakarta Timur mengatakan, pelaksanaan pembebasan lahan untuk proyek BKT saat ini memang banyak masalah. Apalagi, saat ini banyak surat sakti, pengacara, serta para petinggi di DPRD hingga DPR yang minta tanahnya segera dibayar. “Sebenarnya, tanah yang dituju oleh mereka yang mengaku dari berbagai instansi tinggi itu bermasalah atau sengketa,” ujar Arifin ketika dihubungi beritajakarta.com, Minggu (9/11). Arifin mengatakan, meski sekali pun surat sakti itu datang dari Petinggi, pihaknya tetap berpatokan pada aturan yang berlaku dan menolak pelaksanaan pembayaran jika tanah yang diminta bermasalah. “Kami tidak peduli dengan surat sakti, pengacara, ataupun anggota dewan yang minta tanah dibayar. Jika tanah tersebut sengketa atau bermasalah, kami kembalikan pada aturan yang berlaku,” paparnya.

Arifin juga mengungkapkan, selama dirinya menjadi Ketua P2T untuk BKT, sudah puluhan surat sakti, telepon dari petinggi bahkan pengacara yang datang dengan disertai ancaman. “Rata-rata permintaan mereka sama. Saya tekankan pada anggota P2T agar tidak perlu takut. Semua tindakan kami bisa dipertanggungjawabkan,” lanjut Arifin.

Untuk saat ini, kata Arifin, pihaknya sudah meyiapkan 505 berkas bidang tanah yang siap dibayar dan tidak ada masalah dengan statusnya. “Pada 2008 ini memang baru 175 bidang tanah  yang sudah dibayarkan kepada para pemiliknya. Namun dipastikan sampai akhir tahun ini pembayaran BKT tuntas ,” ujarnya optimis.

Pihaknya juga masih menunggu lagi berkas dari tiap kelurahan yang belum masuk karena tanah-tanahnya masih bersengketa. Dari 163 bidang tanah yang masih bermasalah di masyarakat di antaranya ada di Kelurahan Cipinangbesar Selatan terdapat dua bidang, Cipinangmuara satu bidang, Durensawit dua bidang, Malakasari 32 bidang, Malakajaya 16 bidang, Pondokkopi 65 bidang dan Pondokkelapa 45 bidang.

Sementara itu untuk tanah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) yang terkena proyek BKT terdaftar sebanyak 115 bidang tanah, di antaranya tercatat ada di Kelurahan Cipinangbesar Selatan satu bidang, Cipinangmuara 23 bidang, Pondokbambu satu bidang, Malakasari 17 bidang, Pondokkopi 26 bidang, Pulogebang satu bidang, Pondokkelapa 45 bidang dan Ujungmenteng satu bidang.

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon