Kendari

Bagaimana jadinya bila sebuah kota mengalami tekor anggaran dalam APBD? Hal ini ternyata dialami oleh Kota Kendari. Seperti diberitakan oleh Kendari Pos Online, Komitmen Pemkot Kendari untuk efisiensi anggaran dengan memangkas banyak pos anggaran ternyata tak bisa terealisasi. Faktanya, APBD Kota Kendari 2008 sudah tekor alias deficit. Jumlahnya pun terlampau besar, yakni Rp 36 miliar. Dari Rp 436 M yang disiapkan tahun ini, tapi pemerintah sudah memakai Rp 472 Milyar.

Sekertaris Bappeda Kota Kendari, Trikora Irianto mengakui hal itu. Katanya, memang ada defisit anggaran sebesar Rp 36.348.00. Dimana dari APBD 2008, sebesar Rp 436.506.00, sementara penggunaan telah mencapai Ro 472.855.000.

Defisit itu, kata Trikora, disebabkan pembengkakan belanja langsung, yang sifatnya prioritas dan mendesak. Namun sayangnya, mantan Kabag Organisasi Pemkot Kendari tidak merinci item apa saja yang menjadi pembengkakan biaya. “Jelasnya ada pada belanja langsung,” tegasnya.

Namun, katanya, langkah Pemkot dengan melakukan belanja melebihi dari APBD yang ditetapkan, karena telah ada pendapatan lain untuk menutup kelebihan penggunaan anggaran itu, yakni dari sisa pendapatan tahun lalu yang belum masuk. “Ibaratnya, Pemkot masih mempunyai sisa hasil usaha yang belum diterima, “terangnya.

Sekertaris Bappeda itu mencontohkan, ibarat dirinya yang berpenghasilan Rp 1 Juta perbulan, lalu dibulan itu ada kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga bulan itu pengeluarannya mencapai Rp 1,5 Juta.

Namun pembengkakan pengeluaran itu, telah ada antisipasinya bahwa di bulan depan ada pendapatan yang akan diterima dari usaha yang Ia lakukan bulan sebelumnya dan belum diterima, sehingga dapat menutupi kelebihan penggunaan anggaran.

Defisit anggaran itu menuai sorotan dari salah satu panitia anggaran DPRD Kota, Yani Muluk. Kata pria yang menjabat Ketua Badan Kehormatan (BK) itu, defisit penggunaan anggaran APBD seharusnya tidak boleh terjadi, jika Pemkot Kendari konsisten dengan penggunaan pos-pos anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Artinya, tidak terjadi penambahan item program, seperti yang dibahas bersama oleh pihak legislatif dan eksekutif, saat pembahasan lalu. “Jika tidak konsisten, maka konsekwensi akan terjadi defisit anggaran,” katanya. Legislator asal Golkar ini mengurai, kiat untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran, yakni dengan memberi peran kepada masyarakat dalam pembangunan karena ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat, tanpa menggunakan APBD yang cukup besar.

Misalnya, pemeliharaan taman yang selama ini menguras APBD yang cukup besar, dapat dilakukan dengan memberi peran kepada kelompok dasawisma, karang taruna atau lembaga serupa ditingkat Kecamatan atau Kelurahan. “Cukup kita porsikan anggaran setiap bulan bagi mereka, misalnya Rp 500 Ribu. Jika setahun hanya Rp 6 Juta,” jelasnya

Hmm..syukurlah kalau begitu, semoga tidak tekor lagi ya. Yang fatal jika anggaran tahun sebelumnya juga tekor, lantas mau “ditalangi” pakai dana darimana bila anggaran tahun ini juga tekor. Kalau begini caranya, apa kata dunia? :D

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon