Makassar

Di Banda Aceh, pesan internet berbunyi dukung saya, demi Makassar, bertengger di blog. Inisiatif yang layak dipuji. Lalu saya berkelana mengenang kota itu, baliho promosi yang bak jamur di musim hujan di segala penjuru. Rayuan maut menyeruak di lelorong sempit dan pasar-pasar kumuh. Mereka menawarkan diri minta dipilih. Pesan yang mendahului kampanye formal.

Makassarpun riuh rendah demi pemilihan walinya. Begitulah, sudut kota diramaikan wajah kandidat yang mengalahkan problematika khas urban: rendahnya sanitasi dan bau busuk kanal, barisan ibu-ibu antre membeli  minyak tanah dan makin macetnya jalan-jalan yang membelah kota.mengubur. Kali ini, kita menjelang pesta demokrasi yang mencerdaskankah atau mengulang rayuan gombal belaka? Apakah ada jaminan bahwa walikota terpilih kelak bisa lebih baik dari walikota sebelumnya atau sebaliknya? Apakah yang sesungguhnya dibutuhkan publik untuk pemilihan walikota berkualitas ini?

Dalam ranah politik kotemporer berbagai kemungkinan bisa terjadi. Tak terduga. Bahkan kecenderungan “anomali” dalam pemilihan legislatif? ini dapat saja mengemuka. Walikota terpilih secara “terpaksa” karena memang tidak ada yang layak.

Anomali dalam bentuk lain, dua jagoan hebat bertemu hingga yang melaju adalah calon medioker. Namun dalam perspektif lain, kita juga bisa percaya bahwa populer saja ternyata tidak cukup, tetapi juga butuh nasib baik agar mendapatkan dukungan yang memadai, dari elite partai politik hingga akar rumput.  Pengalaman pemilihan anggota DPD Sulawesi Selatan pada pemilu nasional lalu dan pemilihan gubernur adalah contoh pembelajaran bagi kandidat dan partai, betapa strategi menggalang suara dan kekompakan kolektif komunal sangat perlu diperhatikan.

Tentunya dengan syarat utama: didukung oleh pesan-pesan politik yang rasional.

Termasuk juga, beberapa hal yang menarik dikaji dan akan berpengaruh dalam pemilihan nanti. Tren perolehan suara calon partai politik besar di daerah pemilihan kabupaten di hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota dalam 5 tahun terakhir menghamparkan realitas baru bahwa parpol telah kehilangan kekuatan dan legitimasinya. Artinya iklim baru bagi munculnya bibit-bibit kompetitor telah tercipta, orang kaya dan punya pengaruh dan bisa jadi non partisan menjadi penyeimbang partai politik.

Bagi yang mampu mempengaruhi elit parpol maka jadilah dia calon partai. Jika dia punya dana besar, pengusaha, perseorangan dan percaya dirilah maka diapun mempromosikan diri langsung ke publik dengan caranya sendiri. Demikianlah lingkaran permainan elit merespon gairah pemilihan walikota ini.

Akan berlangsung lagi medan pertarungan untuk merangkul pemilih atas nama demokrasi. Kombinasi uang dan tawaran program beserta segenap elemen ikutannya. Demi strategi gerakan dan kampanye program berbungkus nilai dan prinsip. Dana digunakan demi mendapatkan legitimasi formal. Dana untuk ongkos politik diperlukan tapi suara publik sekarang, boleh jadi ‘tidak bisa dibeli’ secara harafiah. Publik tidak akan memilih tokoh yang miskin harta dan pengalaman apalagi yang melempem kemampuan manajemennya. Dari sudut pandang politik, kandidat yang tidak punya uang dan jabatan menunjukkan rendahnya prestise. Hal yang nyinyir juga nampak jika ada calon yang tiba-tiba hadir di tengah kerumunan perkampungan kumuh, menjamu makan gratis masyarakat miskin padahal sebelumnya merekalah yang menggusur perkampungan-perkampungan orang kumuh.

Aspek Moral

Lawan penguasa kapitalis yang congkak adalah nilai moral warga dan kerjasama masyarakat sipil. Kemampuan membaca Al-quran atau ayat suci lainnya memang bukan indikator kunci tapi ini sangat penting bagi pemilih untuk tahu seberapa dalam ilmu dan komitmennya. Di Makassar mungkin tidak perlu seketat seperti itu, namun tersurat makna bahwa ternyata ada fase yang bisa menguliti kebohongan dan ketidakmampuan kandidat.

Fase yang memungkinkan itu adalah bergeraknya kekuatan ketiga seperti media massa, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat untuk menjadi jembatan. Namun masih kuat kekhawatiran bahwa jembatan itu kerap vakum oleh kompleksitas persoalan bangsa selama hampir dua dasawarsa pada aspek ekonomi dan penegakan hukum. Rupanya atensi pada pembenahan ekonomi semata telah melenakan komponen pemberdaya.

Aspek penegakan hukum dan penyadaran politik warga menjadi terbengkalai. Penguatan akar rumput oleh LSM dalam aspek hukum politik praktis tidak menunjukkan luaran yang signifikan.

Media massapun, kerap pada posisi ambigu dan tidak efektif dalam mengkritisi kebijakan dan strategi pembangunan. Dan, dunia kampus yang mestinya sebagai mercuasuar kebenaran justeru semakin disibukkan oleh persoalan-persoalan sepele yang menunjukkan rendahnya sensitivitas dan daya kritis mereka. Jadi jangan heran jika, kenyataan ini melahirkan kandidat-kandidat yang jagoan dan sok kaya menerabas patron sosial dan kepatutan. Mereka ikut menawarkan diri ikut dalam gelanggang pemilihan walikota.

Pernah dengar ungkapan Barrington Moore, “No bourgeois, No democracy”?  Demokrasi akan lahir dari kapitalisme atau kaum borjuis. Nampaknya memang bahwa kapitalisme menjadi tempat tumbuhnya iklim demokrasi karena mengandaikan kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan kompetisi yang selanjutnya melahirkan kaum borjuis. Para borjuis inilah yang menjadi pilar demokrasi seperti yang terjadi di beberapa negara maju. Rupanya harus kaya sebelum menjadi orang nomor satu. Pada sebagian partai reformis islam, kerap menampik kenyataan itu tetapi fakta berbicara lain.

Jika melihat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang memakan tenaga dan pikiran, kapital dan aset kandidat menjadi begitu penting. Sayangnya input itu kerap berlawanan dengan nilai-nilai moral, misalnya menyangkut sumberdana dan cara mendapatkannya.

Jauh sebelum isu pilkada, aspek moralitas telah lama menjadi diskursus sejak beberapa abad lalu. Ini menandakan bahwa dalam setiap praktek demokrasi standar nilai juga sangat penting. Ironisnya pesan moral belum menjadi agenda utama kandidat selain yang beraroma gratisan. Mereka lebih bangga menggunakan atribut-atribut simbolik, menutupi wajah hari-harinya.

Ini diperparah oleh pemilih yang sebagian besar tidak bisa menolak atau meraih (given factors) mereka menganggap bahwa warga adalah domain pemerintah dan elit, hingga yang paling rendahpun. Dominasi kekuasaan patriarki-absolutisme menjadi ancaman sekaligus entry bagi mesin-mesin politik pilkada untuk bergerilya. Kekhawatiran itu adalah memaksakan keinginannya mengalahkan nilai-nilai moral.

Pada tahapan pemilihan presiden Amerika, pemikiran tentang pentingnya kandidat kembali ke ajaran injil sebagai platform moralitas sebelum benar-benar menjadi pemimpin telah menggelinding. Di belahan lain Indonesia, di Banda Aceh, menjelang pemilihan gubernur tahun lalu, semua kandidat mesti lulus ujian mengaji, hingga tingkatan pemilihan bupati pun, seleksi ini tetap diterapkan. Malahan banyak kandidat yang sangat percaya diri untuk maju sebagai kandidat akhirnya malu sendiri karena ternyata memang tidak bisa baca Alquran. Ini artinya apa, bahwa seringkali kandidat hanya bermodal tunggal, merebut kekuasaan saja.

Lalu, di Makassar bagaimanakah mendudukkan antara derivat kapitalisme itu paralel atau dihadang oleh nilai-nilai moral, di tengah anjloknya partai-partai reformis? Praktisnya, tindakan nyata sangat dibutuhkan datang dari civil society dan tentu saja pemegang mandat pelaksana pemilihan walikota. Agar pemilihan ini tidak sekedar menggugurkan praktek pemerintahan lima tahunan maka sedapat semua pihak memastikan bahwa:

Pertama, perlunya cross check dan klarifikasi dini varian kandidat dengan memperhadapakannya dengan publik, tentang aspek material dan non material (baca moralitas dan kapabilitas) yang dikuasainya demi akuntabilitas dan transparansi. Langkah-langkah saringan melalui sosialisasi aturan mendesak segera diupayakan oleh para penganjur demokrasi. Pada tahapan ini daya kreasi berbagai pihak sangat dibutuhkan, ini merupakan bagian penting untuk mengukur animo warga dalam pesta demokrasi ini. Salah satunya adalah, mendekatkan forum diskusi atau bedah kandidat dari suasana hotel, cafe ke komunitas pelosok, pasar-pasar kumuh, lorong-lorong dan pusat-pusat rentan manipulasi dan pembodohan sosial.

Kedua, membangunkan kembali lembaga swadaya masyarakat atau LSM, perguruan tinggi untuk proaktif dalam penyadaran politik warga. Ini penting, demi menandingi kekuatan kapital kandidat atau mesin-mesin politik. Bukannya malah menjadi tunggangan partai politik, apalagi menjadi corong. Merekalah yang mesti menggaungkan asas demokrasi secara sukarela.

Memperluas daya jelajah kegiatan penyadaran kesadaran politik warga sejak dini hingga yang paling rendah. Dalam kurun waktu yang sangat mepet dan mendesak ini, praktis dengan komunikasi efektif yang bisa menyadarkan calon pemilih. Tentu saja  dengan strategi yang praktis efektif dan efisien pada tingkat akar rumput, sementara penyelenggaran pemilihan mengikat kandidat dan partai dengan aturan dan koordinasi.

Ketiga, komitmen dan penguatan unit pelaksana pemilihan, demi akuntabilitas dan transparansi staff menjadi alat ukur utama sebelum benar-benar menguliti kandidat jika ada yang melanggar. Panitia pemilihan pada masing-masing kecamatan perlu diperkuat. Ini terkait pula, akurasi dan validasi calon pemilih. Lalu, pemilih membutuhkan informasi, data dan pembelajaran faktual. Informasi tentang sejarah dan pengalaman kandidat seperti curriculum vitae bisa membantu warga untuk mengenali kandidat. Tantangan bagi pelaksana pemilihan adalah format sosialisasi yang berspektrum luas dan praktis.

Keempat, warga pemilih harus yakin bahwa suaranya adalah suara kebenaran dan juga masa depan mereka. Menerima suap dan lemah dalam menghadapai agitasi politik adalah bukti mundurnya harkat sosial mereka seperti yang terkandung dalam prinsip siri’ na pacce yang membanggakan itu. Oleh karenanya, mereka harus disadarkan dengan melibatkan media-media lokal yang praktis seperti majalah, koran, radio, televisi harus menjadi corong penyadaran. Jika kandidat punya dana, media mestinya punya pemihakan sosial sesuai dengan visi misinya.

Mari memilih walikota dengan jernih dan cerdas. Kemajuan kota ini tidak hanya tergantung pada dana kandidat, kota ini bergantung pada moralitas, inteligensia dan leadership yang telah teruji.  Jadi jika ada kandidat yang tidak memiliki ketiganya, mundur adalah langkah terbaik. Wajah kota akan redup jika hanya menerima yang buruk dari yang memang buruk, the lesser of two evils.

Catatan :

Tulisan ini juga dimuat diblog saya

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon