Makassar

Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya diwujudkan dengan menganggarkan Rp10 miliar untuk membantu pembiayaan enam rumah sakit (RS) regional di Sulawesi Selatan. Dana bantuan yang bersumber dari APBD Sulsel 2009 ini diberikanke RSSawerigading (Kota Palopo),RS Tenriawaru (Bone),RS Sultan Daeng Raja (Bulukumba),RSA Makkasau (Parepare),RS U Daya,dan RS Labuang Baji (Makassar).Seperti dikutip dari situs Makassar Terkini online, Kepala Seksi Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel Rahmat Jaya mengatakan, bantuan tersebut diberikan menyusul kebijakan pemprov yang menunjuk keenam RS tersebut sebagai RS rujukan.

Diketahui, pasien dari daerah saat ini tidak diperkenankan berobat langsung ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, melainkan terlebih dulu berobat ke salah satu RS rujukan ini. Setiap RS regional akan mendapatkan anggaran bervariasi. Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel memiliki hitungan untuk menetapkan jatah anggaran tersebut.

Misalnya, anggaran untuk RS Sawerigading Palopo dihitung berdasarkan total anggaran kesehatan di enam kabupaten/ kota yang biasa dirujuk ke RS tersebut. Dari total anggaran itu, kemudian diambil 20% sebagai estimasi biaya yang dikeluarkan RS setiap tahun.

Hanya bantuan anggaran tersebut belum disalurkan hingga kemarin karena belum ada mekanisme penyaluran yang ditetapkan. Menurut Rahmat,mekanisme yang memungkinkan ditempuh,yakni setiap RS melakukan klaim ke Biro Keuangan Provinsi melalui Dinkes Sulsel untuk selanjutnya diverifikasi.

“Mekanisme seperti itu yang memungkinkan. Nanti RS bisa melakukan klaim per bulan,”jelas dia,kemarin. Diketahui,Pemprov Sulsel mengambil kebijakan membatasi jumlah pasien ke RS Wahidin demi menghindari menumpuknya pasien di RS tipe A itu.Pasien terlebih dulu dirawat di RS tipe B.

Pasien baru dirujuk ke RS tipe A apabila kondisinya mengharuskan dirujuk. Anggota Komisi IV DPRD Sulsel Madjid Tahir menyambut baik kebijakan pembiayaan oleh Provinsi Sulsel tersebut. Menurut dia, selama ini sistem yang berlaku adalah pembiayaan pasien rujukan dari kabupaten lain ditanggulangi bersama oleh pemprov dan pemkab/pemkot di RS tersebut.

“Saya kira itu hal yang tepat. Apalagi, salah satu pasal dalam rancangan perda kesehatan menyebutkan, pembiayaan RS rujukan itu ditanggung provinsi,” tandas politikus Golkar ini. Sementara anggota Komisi IV lainnya,A Qayyim Munarka, mengharapkan pemerintah tidak hanya memberikan bantuan dana bagi RS rujukan.

Menurut legislator asal PKS ini,pemerintah juga harus memberikan fasilitas yang memadai,termasuk menyediakan dokter spesialis di setiap RS rujukan untuk melayani pasien. Terpisah, Kepala Rumah Sakit Labuang Baji Makassar dr Bambang mengatakan,bantuan pemerintah provinsi tersebut akan sangat membantu pembiayaan RS regional.

“Dana itu belum ada karena baru disiapkan, tapi saya kira itu baik dan akan sangat membantu rumah sakit rujukan ini,”ujarnya. Dia berharap segera ada mekanisme pencairan yang ditetapkan sehingga RS rujukan segera bisa melakukan klaim pembiayaan ke pemprov.

Bambang mengaku, tidak bisa memperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pasien rujukan ke Rumah Sakit Labuang Baji sebab itu sifatnya relatif.Kendati demikian, dia memberi gambaran, total klaim RS Labuang Baji periode September- Desember 2008 lalu sebesar Rp3 miliar.

Dana itu untuk klaim seluruh pasien yang masuk program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Saat itu, pasien Labuang Baji berasal dari seluruh daerah di Sulsel. “Selama empat bulan itu total klaim Jamkesda Labuang Baji Rp3 miliar.Ke depan ini kami belum tahu,”tandasnya. (SINDO-bakti m munir)

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon