Semarang

Rencana pensterilan kawasan Jl Pahlawan, khususnya mulai dari videotron hingga Mapolda Jateng dari aktivitas publik, seperti kegiatan nongkrong anak muda, dinilai berlebihan. Seperti dikutip dari Suara Merdeka Online hari ini, perencana kota Ir Widya Wijayanti menyayangkan sebab, side walk di Jl Pahlawan yaitu trotoar, seharusnya dimanfaatkan secara optimal.

“Trotoar di kawasan Jl Pahlawan termasuk ruang publik, siapa pun bisa mengakses,” katanya, Senin (8/9). Pensterilan kawasan itu dari kegiatan yang tidak terkait birokrasi dan pemerintahan dinilai terlalu berlebihan. Sebab, aktivitas malam dimulai setelah jam kantor selesai.

Menurutnya, kegiatan malam di kawasan itu dinilai bagus, karena menandakan kehidupan sebuah kota. Selama tidak mengganggu arus lalu lintas, Widya menganggap sah-sah saja.

“Anak muda nongkrong itu bukan sesuatu yang jelek. Justru itu adalah salah satu cara mereka berkomunikasi. Mereka hanya meminjam ruang kota yang lebih luas. Dan, itu justru yang membuat warga kota jadi lebih sehat,” ujarnya.

Untuk menghindari hal-hal negatif, bisa disiasati dengan desain kawasan seperti memberi lampu besar yang terang agar orang tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal negatif.

Seharusnya ditinjau ulang apakah kantor Gubernur itu ruang publik atau tidak, karena menurut Widya, trotoar hingga halaman parkir kantor Gubernur masih merupakan ruang publik.

“Kantor Gubernur itu bukan rumah Gubernur. Harus dibedakan,” katanya. Dia mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati terhadap rencana ini, karena kantor Gubernur dan kawasan di sekitarnya sudah masuk sistem ruang terbuka kota. Jalan, trotoar, bahkan gedung Gubernuran dibangun dengan APBD yang merupakan uang rakyat.

“Seharusnya masyarakat bisa ikut menikmati, asal diatur,” imbuhnya. Jika sebagian PKL yang masih ada di trotoar sisi barat hendak dipindah di sebelah timur, menurutnya, boleh-boleh saja, asal masih dalam kendali. “Yang penting setelah berjualan harus dibersihkan. Jangan sampai ada yang tersisa di sana,” kata Widya.

Terkait dengan penataan reklame, dia mengatakan memang sudah seharusnya kawasan itu bersih dari reklame. “Tidak cuma kawasan itu saja yang diatur, tapi juga daerah lain yang sudah terlalu penuh dengan reklame seperti Simpanglima,” tuturnya.

Tindaklanjuti

Sementara itu, Pemkot siap menindaklanjuti permintaan Gubernur Bibit Waluyo untuk membersihkan kawasan Jl Pahlawan dan sekitar gubernuran dari PKL. Di satu sisi, Pemkot akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang sebelum penertiban dilakukan. Di sisi lain, akan disiapkan tempat relokasi untuk menampung pedagang yang semula berjualan di ruas jalan tersebut.

Hal itu disampaikan Wali Kota Sukawi Sutarip seusai rapat paripurna DPRD Kota Semarang, Senin. Dia mengatakan, apabila PKL jadi direlokasi, maka dilaksanakan bertahap. Namun, hingga kini Pemkot belum memiliki gambaran lokasi pemindahan PKL Jl Pahlawan.

’’Kalau mau seketika, Pemkot bisa saja melakukan. Tapi, saya kira Pak Gubernur tidak mau yang semacam itu. Penertiban akan dilakukan dengan tahapan mulai dari sosialisasi untuk memberikan penjelasan kepada pedagang,’’ kata Sukawi.

Dia menjelaskan, pembenahan Jl Pahlawan merupakan upaya untuk menjadikan lingkungan kota lebih baik. Ditanya soal kemungkinan mendapat penentangan dari PKL dan kebijakan yang tidak populis di kalangan masyarakat kecil, ia siap menghadapi. Sukawi optimistis persoalan itu bisa terselesaikan.

’’Kami sifatnya kan horizontal-vertikal. Jadi, memimpin kota ini ada seninya. Bagaimana menghadapi PKL, bagaimana menghadapi instruksi Gubernur. Tidak mungkin Wali Kota membantah Gubernur,’’ tandas Sukawi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang Ayi Yudi Mardiana menyatakan, pihaknya menyiapkan pembuatan taman pada ruas Jl Pahlawan setelah lokasi itu dibersihkan dari PKL. Anggaran untuk pembuatan taman diperkirakan sebesar Rp 100 juta, diajukan pada APBD Perubahan.

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon